Materi Sejarah Pemberontakan PKI Madiun 1948

Latar Belakang

Pemberontakan PKI Madiun 1948 diawali dengan adanya sebuah Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang diteken oleh Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Maklumat tersebut berisikan tentang pemberian kesempatan untuk membentuk partai politik kepada masyarakat.

Celah adanya maklumat tersebut dimanfaatkan oleh kelompok sosialis dan komunis untuk mendirikan Partai Komunis Indonesia. Dengan pimpinan Mr. Moh. Jusuf, Partai Komunis Indonesia resmi berdiri pada tanggal 7 November 1945. Dibalik pendirian partai tersebut, terdapat tokoh-tokoh yang mendukung Partai Komunis Indonesia tersebut antara lain :

Muso,
D. N. Aidit,
Sudisman,
Suripno,
Amir Sjarifuddin,
M. H. Lukman,
Nyoto.

Muso memiliki peran penting dalam pembentukan Partai Komunis Indonesia, Muso merupakan pemimpin Partai Komunis Indonesia tahun 1920 yang berkedudukan di Uni Soviet sejak tahun 1926. Muso bersama Amir Sjarifuddin merangkai kembali kelompok sosialis dan komunis yang terpecah ke dalam suatu wadah Partai Komunis Indonesia.

Selain itu Muso juga merekrut mantan-mantan anggota tentara yang dipecat karena kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) oleh Mohammad Hatta. Rekrutan mantan-mantan anggota tentara tersebut dijadikan Partai Komunis Indonesia sebagai sayap bersenjata. Setelah merasa Partai Komunis Indonesia kuat, maka Partai Komunis Indonesia mulai berani untuk mengecam kebijakan politik dan pertahanan nasional pemerintah.

Pemberontakan

Partai Komunis Indonesia mulai melancarkan pemberontakannya, pada bulan September 1948 Partai Komunis Indonesia melakukan pertempuran senjata secara terbuka dengan pemerintah yang terjadi di Surakarta. Namun Partai Komunis Indonesia berhasil dipukul mundur oleh pasukan pemerintah. Pasukan pemerintah yang berhasil memukul Partai Komunis Indonesia merupakan Divisi Siliwangi yang baru saja tiba dari Jawa Barat. Selanjutnya Partai Komunis Indonesia kemudian mundur dan mengungsi ke Madiun.

Selanjutnya Partai Komunis Indonesia mengumumkan terbentuknya Pemerintah Front Nasional untuk daerah Karisidenan Madiun pada 18 September 1948. Selanjutnya pemerintah merespon hal tersebut dengan menyiarkan radio untuk ditujukan kepada rakyat Indonesia untuk memilih Partai Komunis Indonesia atau pemerintah yang diserukan oleh Presiden Soekarno pada 19 September 1948. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik bersenjata antara Partai Komunis Indonesia dengan pendukung pemerintah Indonesia. Konflik inilah yang dikenal dengan Madiun Affairs.

Penumpasan

Penumpasan terhadap pemberontakan Partai Komunis Indonesia dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan operasi militer di kawasan Madiun. Operasi militer ini dilakukan dengan dukungan Divisi Siliwangi I dan Divisi Siliwangi II. Divisi Siliwangi I dipimpin oleh Kolonel Sungkono yang menyerang dari arah timur. Sedangkan Divisi II dipimpin oleh Kolonel Gatot Soebroto yang menyerang dari arah barat. Pasukan Divisi II ini mendapatkan bantuan pasukan dari Mobile Brigade Besar (MBB) Jawa Timur di bawah pimpinan M. Yasin.

Dalam jangka waktu dua minggu operasi militer, akhirnya pada tanggal 30 September 1948 pasukan Divisi Siliwangi mampu merebut kembali Kota Madiun. Pasukan Divisi Siliwangi I dan Divisi Siliwangi II bertemu di Hotel Merdeka Madiun. Ribuan pendukung Partai Komunis Indonesia berhasil ditumpas mati, dan sekitar 36 ribu pendukung Partai Komunis Indonesia dipenjara. Selanjutnya 2 bulan kemudian operasi militer ini dinyatakan telah selesai.

Namun beberapa tokoh Partai Komunis Indonesia berhasil melarikan diri seperti D.N. Aidit ke Tiongkok dan M.H. Lukman ke Vietnam. Muso tewas oleh tentara pemerintah Indonesia. Selain itu Amir Sjarifuddin ditangkap dan dihukum mati pada 20 Desember 1948. Hukuman mati yang diberikan atas perintah Kolonel Gatot Soebroto.